Advokasi internasional merupakan bidang kerja yang penting bagi para pembela hak asasi manusia/lingkungan dan organisasi yang mendukung mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya memiliki berbagai mekanisme yang didedikasikan untuk mendengarkan dan menyuarakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan dalam memberikan tekanan kepada negara-negara untuk menanggapi kasus-kasus tersebut dan melaksanakan komitmen internasional.

Meskipun mekanisme PBB dirancang untuk mendukung dan menanggapi pembela hak asasi manusia, menavigasi sistem PBB tidak selalu mudah. Ada banyak sekali acara, kantor, panggilan untuk masukan, protokol, dan kekhususan regional yang dapat menjadi tantangan untuk dinavigasi, terutama ketika kemudahan menjadi hal yang penting. Pertanyaan utama yang dihadapi oleh pembela hak asasi manusia yang ingin meningkatkan kesadaran dan/atau memperoleh dukungan untuk tujuan mereka adalah, apa cara yang paling efektif untuk terlibat dengan sistem PBB?

Lokakarya ini akan mencakup pengantar oleh Romchat Wachirarattanakornkul - Titik Fokus Regional Hak Asasi Manusia, Perubahan Iklim & Lingkungan di Hak Asasi Manusia PBB – Asia, tentang mekanisme Hak Asasi Manusia PBB, cara terbaik untuk terlibat dan nilainya sebagai platform untuk advokasi. Akan ada juga kesempatan untuk berbagi pengalaman, pertanyaan, dan diskusi.

Zero Tolerance Initiative (ZTI) dan Universal Rights Group (URG), dengan dukungan ALLIED, telah mengembangkan dua alat digital penting, yang akan diluncurkan pada acara ini:

Buku Telepon, direktori organisasi pendukung bagi para pembela lingkungan, tanah, wilayah, dan hak asasi manusia yang bergantung padanya.

Situs Mikro untuk Sumber Daya Perlindungan Kolektif , perpustakaan yang berisi lebih dari 100 laporan, video, panduan, dan materi pelatihan tentang praktik terbaik untuk secara efektif melindungi para pembela lahan dan lingkungan, komunitas mereka, dan tanah.

Dampak kepentingan berskala besar dalam pertambangan, penebangan, minyak dan gas, konservasi, agribisnis telah mendatangkan malapetaka bagi banyak masyarakat di Afrika. Industri-industri ini dikaitkan dengan sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan pembela tanah dan lingkungan, kriminalisasi mata pencaharian masyarakat, pencemaran lingkungan, perampasan tanah, dan distorsi struktur sosial dan tata kelola masyarakat.

Apakah Anda komunitas atau organisasi yang berbasis di Afrika yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari rantai pasokan global?

Bergabunglah dengan kami di Zoom untuk mengetahui apa itu ZTI, manfaat keanggotaannya, dan bertemu dengan anggota ZTI saat ini.

Sektor agribisnis telah mengalami peningkatan 60% dalam pembunuhan Pembela Hak Asasi Manusia (HRD) tahun lalu, kebanyakan dari mereka adalah masyarakat adat.

Webinar ini merupakan kesempatan bagi masyarakat kehutanan dari Indonesia, Kolombia, Paraguay, dan Peru untuk berbagi perjuangan mereka dengan khalayak global. Aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan diundang untuk mendengar dari para pembela HAM tentang situasi di lapangan bagi masyarakat yang terdampak oleh produksi minyak kelapa sawit dan kedelai skala industri. Ini akan menjadi ruang untuk saling belajar tentang strategi yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman kolektif terhadap para pembela hak asasi manusia.

Bergabunglah dengan kami untuk mendengar dari para pemimpin masyarakat adat dan lokal dari Kenya, Rusia, Bangladesh, dan Peru, yang akan menyampaikan tuntutan utama mereka agar hak atas tanah diakui sebagai solusi iklim.

Acara ini akan merefleksikan bagaimana tuntutan dari COP26 harus diperhitungkan dalam kaitannya dengan implementasi UNGP dan akan mengeksplorasi pendorong utama kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia dengan berfokus pada pengakuan hak kolektif atas tanah sebagai salah satu solusi penting.

Kata pengantar dan penutup:

Anita Ramasastry - Anggota Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Selama Mobilisasi Global, organisasi dan individu di seluruh dunia akan menyerukan diakhirinya kriminalisasi pembela hak atas tanah. Kami akan menuntut agar pemerintah melindungi Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang mempertahankan tanah, hutan, dan perairan mereka dan bertindak untuk mengakui hak atas tanah mereka.